You might also like
SUARABADUNG.ID – Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) mengkritisi kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menempatkan banyak kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Ketua Departemen Sosial Kemasyarakatan PP KMHDI, Wayan Ardi Adnyana, menegaskan bahwa program sebesar FOLU Net Sink 2030, yang memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca, seharusnya dikelola oleh individu-individu yang memiliki kompetensi serta rekam jejak kuat di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, bukan berdasarkan afiliasi politik.
“Kami melihat ada persoalan serius dalam kebijakan ini. Program lingkungan skala nasional seharusnya berbasis profesionalisme, bukan sekadar bagi-bagi jabatan dengan gaji besar kepada kader partai tertentu. Ini mengancam independensi serta efektivitas kebijakan mitigasi perubahan iklim di Indonesia,” ujar Wayan Ardi Adnyana.
KMHDI juga mempertanyakan sumber pendanaan OMO FOLU Net Sink 2030, yang menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berasal dari hibah donor dan negara mitra. Namun, alokasi dana ini justru lebih banyak digunakan untuk menggaji pejabat, bukan untuk program konservasi yang lebih berdampak.
“Kami meminta Kementerian Kehutanan untuk membuka secara transparan proses perekrutan tim OMO FOLU Net Sink 2030, serta menjelaskan negara mitra mana yang dimaksud menjadi pendonor untuk gaji pejabat yang cukup besar ini, khawatirnya rekrutmen ini hanya menjadi alat politik balas budi, maka upaya mitigasi perubahan iklim Indonesia berisiko gagal,” lanjut Wayan.
PP KMHDI menegaskan bahwa dalam upaya menjaga lingkungan hidup dan menekan deforestasi, pemerintah harus mengedepankan tata kelola yang profesional, transparan, dan berbasis keilmuan, bukan sekadar politik balas budi.
“Kami siap menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil untuk terus mengawasi kebijakan lingkungan pemerintah, termasuk memastikan bahwa program FOLU Net Sink 2030 benar-benar berjalan sesuai tujuan dan tidak sekadar menjadi proyek politik yang menghamburkan dana,” tutup Wayan Ardi Adnyana.
